Pertanian dan kebijakan pemerintah

Pertanian dan Kebijakan Pemerintah

Siapa yang tidak menganal Negara Republik Indonesia? Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Tanah nya yang subur dan menjajikan bagi warganya yang saat ini sudah mencapai 247 juta jiwa. Kita hidup di Negara yang cukup besar jumlah manusianya, cukup besar wilayah darat, apalagi lautnya, cukup besar sumber daya fauna, apalagi floranya, cukup besar kandungan harta di bawah tanah, di darat dan dilautnya, serta berkecukupan panas dan air sepanjang tahun, yang semua itu merupakan kasih sayang dari yang Maha Kuasa kepada kita semua (Sjamsoe’oed Sadjad,2011).

Dapat saya pastikan tidak ada Negara yang tidak mengenal Indonesia terutama dalam hal pertaniannya. Realitas objektif yang tidak tersangkalkan adalah bahwa 70 persen rakyat kita masih bermukim di Pedesaan, sekitar 50 persen mengantungkan hidupnya disektor pertanian. Artinya, pertanian menjadi salah satu icon masyarakat Indonesia untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan Domestik.

Dalam hal ini, Negara tidak boleh lengah melihat kodisi pertanian Indonesia yang sudah mulai tidak dapat dimanfaatkan karena infasi produk-produk impor yang harganya jauh lebih murah dari pada harga pokok produk asli Indonesia. Jika itu tidak segera diatasi maka Indonesia tidak akan memiliki komoditi yang dapat diproduksi sendiri dan untuk memenuhi kebuthannya sendiri dan memnuhi kebutuhan pasar domestik. Dan akhirnya Indonesia akan menjadi Negara yang terganutng pada Negara lain sementara kekayaan alam nya tidak digunakan secara maksimal.

Mungkin kita masih ingat, pada bulan juli 2012 kenaikan harga kedelai yang merupakan komoditi yang dapat tumbuh subur di Indonesia, pada saat itu menjadi komoditi yang sulit di dapat dan harganya yang sangat mahal. Bukan hanya itu, pada bulan februari 2013 harga bawang Merah, Putih dan harga daging sapi yang juga melambung tinggi. Membuat masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah terasa tercekik dengan keadaan itu. Ketka ditelisik ternyata terjadi penimbunan komoditi tersebut di pelabuhan-pelabuhan yang tidak disebarkan ke pasar.

Melihat kondisi tersebut, lahan pertanian yang semakin sempit karena alih fungsi lahan pemerintah tidak boleh tinggal diam, harus segera mengambil tindakan untuk mencegahnya karena akan membahayakan kelangsungan sistem pertanian berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah juga harus membuat pemetaan terhadap komoditi-komoditi yang menghidupi rakyat banyak. Misalkan, penanaman komoditi unggulan  padi, kedelai, bawang, cabai dan jagung. Hal tersebut harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kekurangan stok pangan dikemudian hari.

Sehingga pemerintah tidak hanya menggunakan solusi yang instan yaitu impor dari Negara-negara lain yang juga kita ketahui bersama kualitas nya yang sangat diragukan. Impor komoditi yang ada pada saat bukan memberikan kebaikan pada rakyat Indonesia terutama para petani Indonesia. Malah sebaliknya, kebijakan tersebut justru membuat mereka semakin merana. Karena produk impor selalu merajai sentra-sentra penjualan di pasar.

Oleh sebab itu, pemerintah dalam mengambil kebijakna mengani pertanian agar mengutaman kepentingan rakyatnya. Buka mengutamakan kepentingan segelintir orang untuk meraih keuntungan.  Dan sudah saatnya kebijakan pemerintah “Memberdayakan Petani bukan Malah Memperdaya Petani”. 

sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/04/17/pertanian-dan-kebijakan-pemerintah-552175.html